Jangan Ada Sedikit Pun Wilayah RI Diklaim Negara Lain

Jangan Ada Sedikit Pun Wilayah RI Diklaim Negara Lain

Jendelaolahraga.com – Anggota DPR Komisi I Nurul Arifin meminta pemerintah untuk menolak tegas arogansi dan China, yang mengklaim banyak Natuna.

“Kami sepenuhnya mendukung Pemerintah Indonesia ketegasan dalam menangani dengan pemerintah Cina,” katanya Nurul kepada wartawan, Minggu (5/1).

Dia mengatakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia telah didirikan di hukum internasional oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan Konvensi Nasional Inggris tentang Hukum Laut

“Pihak berwenang Cina harus menghormati perjanjian yang ditetapkan oleh PBB,” kata politisi Golkar.

Dia menambahkan, Anda harus sangat tepat Indonesia tidak mengakui sembilan sembilan-dash-line atau garis putus-putus sepihak klaim yang dibuat oleh orang Cina mencaplok wilayah di Natuna Indonesia.

“Konsep Sembilan poin adalah garis yang tidak melibatkan negara-negara lain panggung Cina. Bahkan, pada tahun 1982 konvensi PBB diadakan untuk mengakhiri prinsip kebebasan laut,” kata Nurul.

1 1 halaman
PBB, kata dia, untuk membangun permintaan ini menunjukkan bahwa laut adalah gratis bagi siapa saja dan tidak ada yang memiliki. Prinsip ‘Freedom of the Seas’ telah berakhir oleh Konvensi pada tahun 1982, atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982.

“Jangan biarkan orang perairan Indonesia sejengkalpun diklaim melanggar negara lain. Ini merupakan tantangan bagi diplomasi Indonesia dan kebanggaan kita sebagai bangsa,” kata Nurul.

Diketahui pemulihan panas wilayah Natuna. Cina mengklaim sebagian besar wilayah milik Indonesia. Pada dasarnya, konsep sembilan garis putus-putus. Namun, Indonesia berupaya menjadi acuan dasar untuk Cina. RI tidak memiliki dasar hukum atau Konvensi 1982 Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tahun 1982. Kemudian Mahkamah Internasional Arbitrase (PCA) di Laut Cina selatan pada tahun 2016 diadakan di La beech, Belanda.

Leave a Reply